Bimbingan Teknis Website Desa Tahun 2025
Kegiatan PSN ( Pemberantasan Sarang Nyamuk ) Wilayah Banjar Metulis Dilanjutkan Dengan Kegiatan Posyandu Banjar Sengguan.
Kegiatan Bulan Bung Karno VII
Posyandu Banjar Metulis
Posyandu Banjar Pasekan
Posyandu Banjar Kayehan
Kegiatan Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Juni Tahun 2025.
Kegiatan Posyandu Remaja Dilanjutkan Dengan Sosialisasi Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika
Perangkat Desa Dan KKN Dalam Kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana Prasarana Pemangku Dan Aturan Untuk Kegiatan Karya Ngenteg Linggih Pura Puseh
Pemdes se-Kabupaten Klungkung Kembangkan Website Desa Berbasis OpenSID
berita-desa
-
Monitoring dan Evalusi Bansos Pangan di Desa Dawan Kaler ...
-
Grafik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dawan Kaler disusun berdasarkan Peraturan Desa Nomor. 9 Tahun 2019. Sebagai salah satu bentuk Transparansi terhadap Masyarakat Desa. ...
-
Kegiatan pelatihan web desa yang diselenggarakan oleh dinas kominfo Kabupaten Klungkung ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 04 april 2019 dilaksanakan di ruang rapat dinas pertanian kab. klungkung yang diikuti oleh para admin web desa di kabupaten klungkung. ...
-
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi.
Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...
-
Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa. Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...
-
Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.
Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet ...